Akses atas Obat dan FTA India - Uni Eropa

Keprihatinan serius disuarakan oleh para aktivis, kelompok masyarakat sipil dan para pasien atas perundingan pembentukkan perjanjian perdagangan bebas atau sering dikenal sebagai FTA antara Uni Eropa/UE (blok beranggotakan 27 negara) dengan India.

Demikian yang disampaikan oleh Médecins Sans Frontières (MSF atau Dokter tanpa Batas), sebuah organisasi internasional yang pernah meraih Nobel Perdamaian atas kerja-kerja di bidang kemanusiaan di sekitar 80 negara. Dalam surat yang dikirimkan ke Perdana Menteri India, Dr. Manmohan Singh, MSF menuliskan keprihatinannya atas perundingan FTA UE India yang bisa berdampak buruk pada akses atas obat-obatan tidak hanya di India tapi juga di negara-negara berkembang lainnya.

India menurut MSF, telah memainkan peranan penting dalam mensuplai obat-obatan versi generik ke seluruh negara-negara berkembang. MSF misalnya menggunakan 80 persen obat antiretroviral untuk program AIDS/HIV ke seluruh dunia dari India. Ketersediaan kombinasi dosis tetap tiga obat dalam satu tablet telah membawa perubahan luar biasa dalam pengobatan AIDS. Dan itu hanya mungkin terjadi karena tidak ada hak paten diberlakukan untuk membuat tiga obat dalam satu tablet di India. Saat ini, menurut data MSF, 92 persen orang yang hidup dengan HIV/AIDS di negera-negara berkembang dan miskin menggunakan obat antiretroviral yang dibuat di India.

Dalam situasi saat ini, dimana pendanaan untuk perawatan berbagai penyakit seperti AIDS dan penyakit lainnya menurun di berabagi belahan dunia, jutaan orang akan tergantung pada India dalam melanjutkan suplai obat-obat generik, demikian tulis MSF dalam surat yang dikirimkan pada minggu lalu.

[Pada tahun 2005, India telah melakukan harmonisasi peraturan perundangan di bidang HKI – hak kekayaan intelektual, agar sesuai dengan TRIPS (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights – HKI yang terkait dengan perdagangan). Salah satunya, keharusan melindungi paten atas produk-produk farmasi yang sebelumnya tidak dipatenkan, termasuk mematenkan beberapa obat antiretroviral baru,

MSF mengatakan keprihatinannya bahwa FTA India dengan UE akan mengandung provisi yang membatasi akses atas obat di India dan dan di semua negara-negara berkembang. Pengaturan-pengaturan tersebut akan memberikan konsekwensi yang drastis atas akses pada obat, provisi tersebut juga akan memperkuat dan memperluas hak-hak monopoli dari pemegang paten yaitu perusahan-perusahaan multinasional di atas biaya pasien-pasien di India dan negara-negara berkembang. Secara khusus, pengaturan tersebut akan membatasi dan dalam beberapa kasus benar-benar menutup kompetisi dengan obat-obat generik. Obat generik telah terbukti menjadi kunci dalam menurunkan harga obat dan karena itu memperbaiki akses pada obat.

Dalam suratnya yang ditandantangani oleh  Dr. Tido von Schoen-Angerer, Direktur Eksekutif untuk Akses Obat-obatan Esensial, MSF secara khusus meminta Perdana Menteri India untuk memperhatikan beberapa hal berkaitan dengan perundingan FTA antara India dan Uni Eropa:

1. 1.   Eklusivitas data: provisi ini telah didorong oleh UE dalam perundingan-perundingan FTA, dan akan berdampak pada perlambatan bahkan mencgah masuknya oba generik ke pasar, bahkan jika ada aturan mengenai paten. Eksluvitas data juga bisa menyulitkan efektifitas aturan mengenai lisensi wajib.
2.  2.  Perpanjangan masa paten: UE sedang mencari cara untuk ‘mengkompensasi’ lamanya waktu aplikasi di kantor paten dan pengujian obat di pengaturan otoritas obat nasional (misalnya semacam BPOM – Badan Obat dan Makanan), dengan memperpanjang masa paten menjadi lebih dari 20 tahun.
3. 3.   Penegakan hukum dan aturan perbatasan: aturan perbatasan yang menahan impor atau ekspor barang yang diduga melanggar HKI. Ini akan berdampak besar dalam penyediaan obat-obatan di negara berkembang. Misalnya pada tahun 2008, kapal yang memuat obat-obatan generik dari India, dengan tujuan Afrika dan Amerika Latin, ditahan otoritas pelabuhan UE, atas alasan ada dugaan melanggar HKI. Dan dalam FTA, UE akan mengekspor aturan yang memungkinkan dilakukannya penahanan barang impor atau ekspor oleh bea cukai karena dugaan pelanggaran HKI.

MSF juga mengingatkan bahwa aturan-aturan tersebut di atas tidak diwajibkan dalam TRIPS-WTO, dimana India menjadi anggotanya dan ini ditegaskan dalam Deklarasi Doha untuk Kesehatan Publik tahun 2001. Ini adalah upaya UE untuk melemahkan Deklarasi tersebut dan memastikan standar HKI di UE menjadi standar dunia. Karena itu MSF menyerukan kepada pemerintah India untuk menolak segala bentuk perlindungan HKI yang lebih dari TRIPS.

Sementara itu,  Loon Gangte, Presiden dari Delhi Network of Positive People (DNP+), mengatakan perawatan pasien HIV/AIDS yang terus menerus tergantung dari obat-obat antiretoviras yang baru. Karena perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani oleh pemerintah India (maksudnya WTO), beberapa obat-obatan yang terbaru tersebut telah dipatenkan dan membuat tidak terjangkau. “kami ingin tahu atas nama siapa pemerintah merundingkan” tanya Loon Gangte.

“FTA ini adalah langkah terakhir dari upaya panjang selama ini oleh UE dan Amerika Serikat (AS) untuk menutup perusahaan-perusahaan obat generikd I India, “ kata Dr. Amit Sen Gupta, dari Jan Swasthya Abhiyan.  “sebelumnya melalui WTO mereka telah memaksa India untuk menandatangani TRIPS, da kemudian melalui FTA, UE memaksa kami untuk melindungi HKI yang standarnya lebih tinggi lagi. India punya hak hukum dan tugas moral untuk mengatakan ‘tidak’.”

Sementara Venkatesh Nayak yang bekerja untuk Kampanye Nasional untuk Hak Masyarakat atas Informasi, mengatakan sebelum perundingan diselesaikan, parlemen harus mengadakan perdebatan dan mengkani secara kritis mengenai FTA.

Pembicaraan informal dilaporkan akan dilakukan di New Delhi India pada bulan Maret, sebelum pembicaraan formal dilakukan di Brussel Bergia pada April mendatang. Pihak UE mengatakan akan menyelesaikan perundingan FTA dengan India sebelum pertemuan tingkat tinggi India Uni Eropa yang dijadwalkan pada Oktober 2010.